Berita dan Artikel

Pilkada, Ini Kesempatan Kita!

Kholid Syaifulloh
Ditulis oleh Kholid Syaifulloh

Konon, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di negeri kita merupakan pesta demokrasi terbesar di dunia. Dan itu menunjukkan, negeri kita adalah negeri demokratis. Katanya juga―dan ini masih konon―, Pilkada (desentralisasi) adalah barometer kemajuan budaya politik sebuah bangsa. Karena menunjukkan peran aktif warga dari pusat hingga daerah. Maka itu, negara yang tak ada pemilihannya dianggap diktator, totaliter, nggak demokratis, kejam, dan sebagainya.

Karena konon, maka jangan dianggap terlalu serius. Lebih baik kita serius melihat kenyataan di sekeliling kita. Nyatanya―kalau yang ini fakta­―, banyak eksploitasi, ketimpangan, pemiskinan, dan pembodohan terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif di belahan dunia yang katanya demokratis.

Ya, di wilayah yang ada Pilkadanya, yang ada pemilunya, genosida dan etnosida menjadi panorama sehari-hari. Kasus Salim Kancil almarhum dan kawan-kawannya sudah cukup membuktikan hal itu. Termasuk penindasan yang dialami segenap-genap kaum jomblowan dan jomblowati lewat euforia malam minggu.

Nggak heran sih, kalau kita sepakat demokrasi itu merupakan saudara kandung kapitalisme―itu lho, sistem dimana yang punya modal memeras nilai lebih (surplus value) yang dihasilkan oleh pekerja. Lho kok bisa sistem model begitu diterima?

Di sinilah demokrasi ambil bagian. Ia menjadi semacam medium diletakkannya pedoman hidup tentang nilai, norma, dan moral yang melandasi tindak tanduk orang-orangnya. Hak kepemilikan pribadi, kebebasan berpendapat, mengelola tujuan dan cita-cita, urusan akhlak, termasuk cara melihat dan menilai sesuatu―tentang punya pacar/istri/suami dan ngejomblo―, semua masuk dalam kerangka itu.

Sehingga unsur eksploitatif kapitalisme yang tak wajar dibuat menjadi wajar dan alamiah―bahkan Ilahiah―, oleh demokrasi.

Nah, kapitalisme juga terikat oleh ruang dan waktu. Jadi, bentuk tampilan dan caranya bisa berbeda-beda menurut tempat dan zamannya. Kapitalisme di Eropa dan Amerika, berbeda dengan kapitalisme di Indonesia. Di Eropa dan Amerika, demokrasi dibangun atas semangat liberalisme kelas menengahnya kaya, istilah Weber: rasional, sekular, impersonal. Di sini, demokrasi dibangun di atas tumpukan sisa-sisa feodalisme, sehingga corak yang terbentuk setengah kapitalis, setengah feodal―kata kawan saya, kapitalisme malu-malu. Maka, pola kerja dan model relasinya pun berbeda.

Di Indonesia, kapitalisme ditopang oleh tuan-tuan tanah, kapitalis birokrat (kabir), kapitalis militer (kamil), yang menjelma sebagai elit-oligark parpol. Keberadaannya merupakan syarat mutlak keberlangsungan detak jantung kapitalisme. Termasuk eksploitasi terhadap kaum jomblo sekalipun.

Lihat saja, adakah petinggi partai yang tak memiliki suami atau istri? Semua berpasangan. Pengetahuan ini direproduksi terus-menerus melalui berbagai legitimasi―kebanyakan pakai ayat kitab suci dan hadist. Petinggi partai adalah pemimpin rakyat, dan ia harus berkeluarga. Tak jarang kondisi keluarga mereka jadi sorotan berbagai media.

“Pemimpin publik yang baik adalah yang mampu memimpin keluarganya”, begitu. Jadi, sudah terang bagaimana nasib jomblo. Tak boleh jadi pemimpin rakyat. Dan itu kian dipertegas apabila kita lihat kecenderungan umum: tamatkan pendidikan sampai sarjana, cari kerja, kaya, berkeluarga, meninggal bahagia. Jadi, jomblo itu sesuatu yang dianggap kurang baik menurut pedoman hidup.

Kesempatan Kita!

Namun, hal itu bukan berarti eksploitasi kapitalisme tidak bisa dilawan. Seperti kebanyakan sistem ekonomi-politik, kapitalisme juga mempunyai celah besar. Dan celah ini bernama kontradiksi (contradiction). Kontradiksi ialah konsekuensi inheren yang terkandung yang dapat mengakibatkan kehancuran bagi kapitalisme. Sistem ini dibangun bersamaan kontradiksi-kontradiksi di dalamnya yang lambat laun kian menajam dan menghasilkan suatu revolusi.

Maka, demokrasi juga merupakan conditio sine qua non dimana kontradiksi-kontradiksi bersemayam di dalamnya. Salah satunya ialah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada baru-baru ini. Atas dasar rasionalitas, MK memutuskan untuk mengurangi beban bagi calon independen yang ingin maju dalam Pilkada (2017) yang sebelumnya mensyaratkan pengumpulan KTP sebagai bukti dukungan sebanyak 6,5% dari total jumlah penduduk menjadi total jumlah penduduk yang punya hak pilih.

Hal ini merupakan kesempatan bagi calon independen untuk bersanding dengan gerakan rakyat yang juga independen dan ingin terbebas dari jeratan elit-oligark parpol untuk kemudian bersama-sama melakukan perombakan-perombakan yang bersifat struktural dan jangka panjang. Ini penting, sebab merupakan kontradiksi dalam sistem kapitalisme dan celah yang signifikan untuk menghancurkannya.

Juga penting bagi para jomblo untuk ikut andil dalam momentum ini. Sebab aspirasi-aspirasi yang sebelumnya tertutup, kini punya peluang untuk sampai dan didengarkan oleh publik luas. Jomblo harus ikut dalam gerakan rakyat memajukan dan mensukseskan calon independen yang akan berkontestasi dengan calon-calon yang berasal dari parpol. Di samping itu, kalangan jomblo juga bisa membangun model relasi baru yang lebih imbang dan mutualistik dengan si calon maupun elemen-elemen lain yang tergabung.

Maka sudah saatnya kita kumandangkan, “Siapa bilang pemimpin rakyat itu harus diukur dari kesuksesannya membina keluarga? Tan Malaka, Soe Hok Gie, mereka jomblo, dan mereka adalah pemimpin rakyat sejati!”.

Tentang Penulis

Kholid Syaifulloh

Kholid Syaifulloh

Sedang mencoba jadi aktivis jomblo

  • feronica Tan

    @_@pilkada-ini-kesempatan-kita/pilkada-ini-kesempatan-kita/

    DAPATKAN FREECHIP | BONUS NEW MEMBER 10% | GABUNG DENGAN S1288POKER | BBM : 7AC8D76B